"ENERGI POLITIK KEKUASAAN LEBIH TINGGI DARIPADA POLITIK PELAYANAN PUBLIK"
(Studi Kasus: Kabupaten Puncak & Puncak Jaya)
Ilaga, 30 Agustus 2026
Oleh, Jhon L. Tabuni (Kemajuan Intelektual)
Di tengah kehidupan politik kita di Indonesia khususnya di Papua, energi yang dicurahkan untuk merebut, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan sering kali jauh lebih besar daripada energi yang digunakan untuk membangun pelayanan politik publik.
Perdebatan tentang jabatan, kelompok kepentingan, pengaruh, posisi, dan siapa yang harus berkuasa begitu kuat, tajam dan agresif bahkan terjadi pertarungan. Sebaliknya, persoalan dan kebutuhan mendasar masyarakat tentang air bersih, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, jaringan komunikasi, ekonomi rakyat, keamanan, serta pelayanan pemerintahan—sering kali belum memperoleh energi politik yang sama besarnya yaitu benar-benar turun melihat kebutuhan rakyat.
Jika dilihat dari perspektif moral dan spiritual, permasalahan sebenarnya tidak selalu terletak pada “setan yang berada di luar diri kita”. Sifat-sifat destruktif yang kita lekatkan kepada kejahatan justru dapat tumbuh di dalam watak manusia sendiri: keserakahan, dengki, iri hati, kebencian, tipu daya, egoisme, haus kekuasaan, kemunafikan, kebiadaban, ego sektoral dan keinginan menjatuhkan sesama.
Ketika sifat-sifat tersebut terus dipertahankan, ia tidak lagi sekadar menjadi pikiran, tetapi berubah menjadi watak yang tercermin dalam tindakan seseorang.
Oleh karena itu, perubahan politik tidak cukup hanya dengan mengganti pemimpin daerah, pemimpin partai, pemimpin kelompok, pemimpin OPD, wakil rakyat atau struktur kekuasaan. Perubahan yang lebih mendasar harus dimulai dari transformasi karakter, moral, etika, integritas dan keyakinan diri manusia yang menjalankan kekuasaan itu sendiri.
Politik seharusnya kembali kepada hakikatnya: kekuasaan sebagai alat untuk melayani, bukan pelayanan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan.
Kita memerlukan lebih sedikit perebutan kekuasaan dan lebih banyak pelayanan politik kepada manusia.